First Travel Wajib Berikan Ganti Rugi

Kantor First Travel. (ANTARA | SIGID KURNIAWAN)PN Jakarta Pusat menilai para pemohon dirugikan akibat tidak diberangkatkan umrah.

JAKARTA (HN) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan terkait perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Permohonan PKPU ini diajukan oleh tiga pemohon yang merupakan calon jamaah umrah First Travel, yaitu Hendarsih, Euis Hilda Ria, dan Ananda Perdana Saleh

Ketua Majelis Hakim John Tony Hutauruk beranggapan, para pemohon telah dirugikan akibat perjanjian pemberangkatan calon jamaah umrah yang tak kunjung diberangkatkan sejak bulan Mei hingga Juli 2017. Atas kerugian tersebut, Majelis Hakim menilai, pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan PKPU terhadap pihak debitur (First Travel).

“Mengabulkan sementara permohonan PKPU dari para pemohon dengan menunjuk empat pengurus dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak pengawas selama 45 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Hakim John Tony Hutauruk dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, Selasa (22/8).

Penunjukan pengurus dilakukan oleh Pengadilan Niaga sebagai pihak pengawal perdamaian. Penunjukan juga dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terkait proses penyusunan proposal perdamaian yang dibuat oleh pihak debitur (First Travel).

Selama 45 hari, pengurus akan memediasi antara pihak debitur dan kreditur (calon jamaah umrah) selama proses penyusunan proposal perdamaian.

Kuasa Hukum Pemohon Anggi Putra Kusuma mengapresiasi putusan Pengadilan Niaga karena sesuai prinsip keadilan. Putusan PKPU itu juga mewajibkan First Travel untuk merestrukturisasi seluruh utangnya kepada calon jamaah umrah yang menjadi korban gagal berangkat dengan cara mengajukan proposal perdamaian.

“Dengan konsekuensi, jika proposal itu ditolak, maka First Travel dinyatakan pailit,” ujarnya.

Majelis hakim menunjuk empat orang dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengurus proses perdamaian yaitu Sexio Yuni Noor Sidqi, Abdillah, Ahmad Ali Fahmi, dan Lusyana Mahdaniar. Selama 45 hari, mereka akan mengawal proses perdamaian antara kreditur dan debitur dengan waktu perpanjangan maksimal 270 hari.

Anggi menyebut, penyusunan restrukturisasi utang First Travel harus meliputi seluruh nasabah atau calon jamaah umrah. Menurut dia, putusan PKPU ini memberikan keuntungan kedua belah pihak. Sebab, First Travel belum tentu dipailitkan dengan konsekuensi membayar seluruh kewajiban utang kepada para nasabah.

“Jika First Travel mau memberangkatkan para jamaah harus jelas kapan dan ada jaminannya. Atau kalau mau mengembalikan uang, kapan pengembaliannya. Itu semua nanti ada dalam proposal perdamaian yang akan dibahas dalam rapat kreditur,” kata Anggi.

Kuasa Hukum Termohon (First Travel) Deskhi menilai, putusan PKPU PN Jakarta Pusat sudah final dan sesuai keinginan pihak pemohon. Menurut Deskhi, pihaknya segera melakukan koordinasi internal terkait pengajuan usulan proposal perdamaian. Usul proposal perdamaian nantinya akan menjadi jaminan bagi para calon jamaah agar First Travel memenuhi kewajibannya.

“Tergantung, apakah nantinya jamaah ingin diberangkatkan atau refund. Di sini (proposal perdamaian) ada kepastian hukum,” kata Deskhi.

Dia belum bisa menentukan terkait tawaran perdamaian yang akan diajukan dalam proposal perdamaian lantaran sumber dana masih belum ditentukan.

“Aset (First Travel) sudah dipegang kepolisian. Sesuai keinginan kreditur meminta kepastian jadwal keberangkatan. Jadi, kami akan lebih mudah memberangkatkan karena itu jadi tanggung jawab kami,” ujarnya.

Reportase :
Editor : AdminSilakan Dibagi:

Facebook

Berita Terkait:

Silakan Dikomentari

0 Komentar untuk berita ini

http://m.harnas.co/2017/08/23/first-travel-wajib-berikan-ganti-rugi

First Travel Wajib Berikan Ganti Rugi

Berita Terkait:

Silakan Dikomentari

© Harian Nasional. Hak Cipta Dilindungi Undang – Undang.