<p>Polemik Berlanjut, Dosen Korban Kesewenangan Tanggapi Pernyataan Rektor UB</p>
Dedi Ermansyah Minggu, 12 Maret 2017 17:46 WIB
|
AKURAT.CO, Polemik antara Rektor Universitas Brawijaya (UB), Prof. Mohammad Bisri.dan Eks dosen Dr. Ari Kamayanti terus berlanjut.
Polemik tersebut berawal dari keputusan Bisri yang dinilai sewenang-wenang karena telah memberhentikan Ari Kamayanti sebagai dosen non PNS di UB.
Baca Juga:
Corona Membuat Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air Hanya Sentuh 1 PersenBanyak Daerah Rawan Bencana, Diah Pitaloka Usulkan Alokasi Dana Abadi untuk APBN dan APBDPara Akademisi Diminta Kawal Anggaran Rp405,1 Triliun untuk Penanganan Covid-19
Selain itu, Ari juga tidak tidak pernah diakui jabatan fungsionalnya serta tidak pernah dibayarkan uang tunjanganya selama menjadi dosen di UB.
BACA JUGA: Rektor Universitas Brawijaya Perlakukan Dosen Sewenang-Wenang
Hal itu kemudian ditanggapi oleh Mohammad Bisri.dalam sebuah keteranganya di Media online, TimesIndonesia.com. Ia mengatakan bahwa keputusannya memberhentikan Ari Kamayanti sebagai dosen di UB tersebut sudah sesuai perjanjian kontrak kerja dengan nomor 7232/UN10/KP/2011.
Ari Kamayanti, melalui kuasa hukumnya, Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H kemudian menanggapi lagi pernyataan itu, berikut keterangan yang diterima AKURAT.CO, Minggu (12/3).
1. Bahwa perlu kami tegaskan, keterangan maupun pernyataan yang disampaikan Rektor Universitas Brawijaya Bp. Prof.Dr. Ir. Muhammad Bisri merupakan pengulangan atas materi yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Rektor Universitas Brawijaya dalam proses pemeriksaan sidang Perkara TUN No. 142/G/2016/PTUN.SBY., dimana dalam Putusan tanggal 24 Januari 2017 tersebut, dalil dari Rektor ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Dr. Ari Kamayanti, SE,MM,MSA. Dengan menyatakan batal SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE,MM,MSA, dst.
2. Bahwa Dr. Ari Kamaynti, SE,MM,MSA telah mengajukan pengunduran dirinya pada tanggal 23 Oktober 2011 ke STIE Mahardhika, dan sejak semester genap tahun 2011-2012 tidak lagi menjadi Dosen Tetap STIE Mahardhika,karenanya tidak benar jika dinyatakan pada saat Dr.Ari Kamayanti SE,MM,MSA diterima menjadi Dosen Tetap Universitas Brawijaya masih tercatat menjadi Dosen Tetap di STIE Mahardhika;
3. Bahwa Sertifikat Assesor yang dikeluarkan oleh Kopertis VII Wil Jawa Timur NIRA: 991110730041543108985 dari Dr. Ari Kamayanti, SE,MM,MSA, yang terbit pada tahun 2012, benar yang mengusulkan adalah STIE Mahardhika, dan pada saat terbit yang bersangkutan telah menjadi Dosen Universitas Brawijaya, antara usulan dan terbitnya sertifikat biasanya agak jauh waktunya ( Vide keterangan Saksi dalam persidangan Sdri. Wulandari Harjanti, S.Sos,MM-Dosen STIE Mahardhika), sehingga kejanggalan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya adalah hal yang mengada-ada, quod non seharusnya Universitas Brawijaya melakukan konfirmasi dan/atau klarifikasi terlebih dahulu dengan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur sebelum menyatakan kejanggalan sertifikat Assesor tersebut.
4. Bahwa Dr.Ari Kamayanti,SE,MM,MSA pada tanggal tgl 8 Feb 2013 telah mengajukan surat ke Rektor Universitas Brawijaya, dengan mengajukan surat permohonan pengakuan status akademik dan sertifikasi, yang di TTD Dekan FEB pada saat itu yaitu, Prof. Gugus Irianto,SE,MSA,Ph.D,Ak., namun faktanya oleh Dekan (Prof.Dr. Candra Fajri Ananda) maupun Rektor (Prof.Dr.Ir. Muhammad Bisri) masa periode berikutnya pengajuan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti kembali, termasuk Dekan FEB dan Rektor Universitas Brawijaya tidak mempertimbangkan Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud No. 935/E.4.3/2013 tanggal 13 Juni 2013, perihal: Pengalihan Tunjangan Sertifikasi Dosen yang mengakui tunjangan pendidik dari Dr. Ari Kamayanti,SE,MM,MSA, apalagi Berdasarkan Keputusan Rektor No. 44 tanggal 10 No. Feb 2014 dan No. 78 tanggal 6 Feb 2015 Dr.Ari Kamayanti berhak menerima tunjangan profesi dosen tahun 2014 dan 2015.
5. Bahwa proses penyetaraan dan/atau pengakuan jabatan fungsional yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya Cq. bagian akademik justru menyalahi prosedur, tidak ada klausula satupun dalam Peraturan Mendikbud No.92 tahun 2014 yang dapat meminta dan menahan dokumen asli, Dr. Ari Kamayanti,SE,MM,MSA siap menunjukkan dokumen asli dan/atau menyerahkan legalisir dari Surat Penetapan Angka Kredit dan Surat Keputusan/ Pengangkatan Jabatan Fungsional/Akademik oleh Kopertis wilayah VII, adanya klausula pemeriksaan secara seksama tidak menjadikan Universitas Brawijaya berhak meminta dan menahan dokumen asli tersebut, cukup Universitas Brawijaya melakukan konfirmasi kepada Kopertis Wilayah VII dan Kemenristek Dikti.
6. Bahwa sikap penolakan penyerahan asli dari Surat Penetapan Angka Kredit dan Surat pengangkatan jabatan fungsional/akademik dari Kopertis Wilayah VII adalah berdasarkan dan berlandaskan hukum, mohon akta dan dasar hukum jika Universitas Brawijaya dapat meminta dan menahan asli 2 Sertipikat tersebut, dalil penolakan Dr Ari Kamayanti,SE,MM,MSA tersebut dijadikan alasan Rektor Universitas Brawijaya untuk tidak memberikan tunjangan profesi dosen maupun tidak memproses penyetaraan jabatan fungsional, sebuah alasan yang sangat dipaksakan.
7. Bahwa mengenai pengunduran diri Dr Ari Kamayanti berdasarkan Surat Pengunduran Diri tgl 4 Maret 2016, Dr Ari Kamayanti telah mencabut surat pengunduran Diri tersebut tgl 25 April 2016, terbukti Rektor telah menerimanya dan mengajukannya sebagai bukti dalam Persidangan di PTUN SBY (Bukti T-5), mengenai Dr.Ari Kamayanti,SE,MM,MSA tidak mau mengajar setelah mengajukan pengunduran diri adalah tuduhan dan fitnah yang keji, justru Dr.Ari Kamayanti masih tetap mengajar di S1, S2 maupun S3, sampai adanya surat dari dekan dan panitia sertifikasi dosen yang menyatakan Dr.Ari Kamayanti,SE,MM,MSA, tidak mempunyai jabatan fungsional dan secara mekanisme Dosen yang tidak punya jabatan fungsional tidak boleh mengajar, maka Dr.Ari Kamayanti kemudian tidak mengajar (Vide keterangan saksi dalam persidangan Prof. Gugus Irianto, SE,MSA, Ph.D,. Ak);
8.Bahwa mengenai permintaan lisan Rektor kepada Dekan FEB untuk melaksanakan sidang komisi B senat fakultas FEB tanpa memanggil Dr. Ari Kamayanti juga hal yang janggal, berdasarkan keterangan dalam persidangan Prof. Gugus Irianto, SE,MSA,Ph.D,Ak. yang ikut dalam rapat senat Komisi B tanggal 16 Mei 2016 dan memberikan dissenting opinion, surat pengunduran diri ke Rektor sudah dicabut dan Dr. Ari Kamayanti merupakan dosen yang berprestasi, sehingga tidak seharusnya diberhentikan
9. Bahwa alasan Dalam rekomendasi Rapat Senat Komisi B Senat FEB tgl 16 Mei 2016 khususnya mengenai Dr. Ari Kamayanti tidak mau mengajar dan masih mangajar di STIE Mahardhika di tahun 2014, adalah dalil yang dipaksakan, mengenai dalil tidak mau mengajar adalah tidak benar, Dr. Ari Kamayanti masih mengajar pasca 4 Maret 2016, sebelum ada surat dari Dekan dan Panitia Sertifikasi Dosen Universitas Brawijaya yang menyatakan Dr. Ari Kamayanti tidak punya jabatan fungsional, konsekuensinya adalah dengan tidak punya jabatan fungsional maka Dr Ari Kamayanti tidak dapat mengajar lagi, sedangkan mengajar di STIE Mahardhika adalah dalam kapasitas sebagai dosen luar biasa, yang tidak boleh adalah sama-sama sebagai dosen tetap, karena Dr.Ari Kamayanti telah menjadi dosen tetap non PNS di Universitas Brawijaya (Vide keterangan saksi Wulandari Harjanti, S.Sos,MM, Prof.Gugus Irianto,SE,MSA,Ph.D.,Ak.) Dan sesuai bukti P-33 Pangkalan Data Dikti Kemenristek Dikti atas nama Dr. Suryani Andayani yang juga mengajar di kampus diluar Universitas Brawijaya sebagai dosen luar biasa,sehingga alasan tersebut dipaksakan.
10. Bahwa Hal mana juga sesuai pertimbangan hukum majelis hakim PTUN Sby hal 89, 90 dan hal 91 yang menyatakan pada pokoknya;
â??Menimbang, bahwa terhadap suatu surat pernyataan maupun surat permohonan, menurut pendapat majelis bahwa surat pernyataan adalah pernyataan seseorang terhadap adanya suatu hal, jadi sifatnya sepihak dan tidak mengikat sehingga pernyataan dapat dicabut sepihak pula. Berbeda Dengan surat perjanjian yang sifatnya lebih mengikat pihak-pihak karena masing-masing pihak ingin dilindungi secara hukum terkait perbuatan hukum yang telah dilakukanâ?
â??â?¦.Menurut Rapat senat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Dekan belum pernah dicabut, dan terhadap dalil ini Majelis berpendapat bahwa yang dijadikan dasar untuk memberhentikan penggugat adalah surat pengunduran diri tgl 4 Maret 2016, dan yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan seorang dosen tetap non PNS adalah Rektor bukan dekan sehingga menjadikan alasan bahwa surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Dekan belu dicabut adalah suatu alasan yang tidak dibenarkan secara hukumâ?
â??Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-21, Majelis berpendapat surat pengunduran diri kepada Rektor Universitas Brawijaya sebagai dosen tetap non PNS tertanggal 4 Maret 2016 sudah gugur/tidak eksis lagi secara hukum karena telah dicabut oleh penggugat sendiri sehingga konsideran membaca yang dijadikan tergugat sebagai dasar penerbitan objek sengketa aquo telah pula gugur atau menjadi tidak berlaku lagiâ?
11. Bahwa tindakan Rektor terbukti melanggar Asas-asas Umum pemerintahan yang baik: Asas Profesionalitas, Asas Tidak Bertindak Cermat, Asas Motifasi, karena terdapat inkonsistensi alasan dari Rektor, Dr.Ari Kamayanti merupakan dosen yang berprestasi, Dr.Ari Kamayanti tidak pernah dibayarkan tunjangan profesi oleh UB,
12. Bahwa hal ini merupakan oase perjuangan bagi dosen tetap non PNS di kampus PTN di seluruh Indonesia, yang selama ini tidak diperhatikan hak-hak nya dan tidak dibayar tunjangan profesinya, kiranya: Menristek Dikti, Inspektorat Kemenristek Dikti, Komisi X DPR RI, KPK RI, Ombudsman Republik Indonesia dsb dapat membantu perjuangan Para Dosen Tetap Non PNS yang termarjinalkan di kampus mereka masing-masing, dengan mengevaluasi dan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan dan perlakuan kampus PTN terhadap Dosen Tetap Non PNS, yang selama ini tidak dibayarkan hak-haknya.[]DaerahUBUniversitas BrawijayaMohammad Bisri.